DPR Aceh Setuju Gunakan Hak Interpelasi Kepada Nova

ceritawarga.com
Kredit Foto : Sidang Paripurna DPR Aceh [Foto/Detik.com]

CERITAWARGA.COM, BANDA ACEH | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT. Persetujuan tersebut diputuskan para wakil rakyat pada sidang paripurna DPR Aceh yang digelar pada, Kamis 10 September 2020 malam.

Juru bicara inisiator hak interpelasi yang juga Ketua Komisi II DPR Aceh, Irpannusir menjelaskan latar belakang pemikiran pengajuan hak interpelasi teradap Plt. Gubernur Aceh.

“Hak interpelasi diajukan sedikitnya oleh 15 anggota dewan dan lebih dari satu fraksi. Usulan itu kemudian harus disetujui oleh setengah dari jumlah anggota DPR Aceh yang hadir,” kata Irpannusir pada sidang paripurna tersebut.

Baca Juga : 6 Fraksi DPR Aceh Ajukan Interpelasi Terhadap Nova 

Kata dia, hak interpelasi tersebut dalam rangka meminta keterangan terhadap beberapa kebijakan Pemerintah Aceh dibawah nahkoda Plt. Gubernur Aceh  yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.

“Dewan memandang perlu menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan sejumlah kebijakan Pemerintah Aceh," kata Irpannusir.

Menurut Irpannusir, ada sembilan alasan munculnya hak interpelasi, salah satunya terkait refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020 yang diperkirakan sebesar Rp 1,7 triliun menjadi Rp 2,3 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19 di Aceh, namun rincian kegiatan dan besaran anggaran tidak disampaikan kepada DPR Aceh.

Baca Juga : KPA Minta Plt. Gubernur Cabut SE Tentang Stiker BBM Subsidi 

"Pergeseran anggaran yang begitu besar tersebut tidak diikuti dengan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA tahun Anggaran 2020," jelas Irpannusir.

Selain membacakan alasan mengajukan hak interpelasi, Irpan, sapaan akrab Irpannusir juga membacakan nama 58 orang anggota DPR Aceh yang ikut menandatangani usulan hak interpelasi tersebut.

Setelah Irpan selesai membaca laporan, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin memberikan kesempatan kepada perwakilan fraksi untuk menyampaikan pandangan mereka.

Setelah semua fraksi selesai menyampaikan pandangan, Dahlan menanyakan ke anggota dewan yang hadir apakah menyetujui atau tidak pengusulan interpelasi tersebut.

"Setuju," jawab anggota DPRA.

Usulan hak interpelasi tersebut ditandatangani oleh enam fraksi di DPR Aceh. Keenam fraksi tersebut yaitu fraksi Partai Aceh, Gerindra, PNA, PAN, PKS dan fraksi partai Golkar.

Sementara tiga fraksi yang tidak menandatangani, yakni Fraksi Demokrat, PPP dan PKB-Partai Daerah Aceh (PDA).  []