Kohati Badko HMI Aceh : Jika Ingin Kasus Rangga Yang Terakhir, Segera Lahirkan Payung Hukum

ceritawarga.com
Kredit Foto : Ketua Kohati Badko HMI Aceh, Wardatul Jannah [Foto/Ist]

CERITAWARGA.COM, BANDA ACEH | Korps HMI Wati (Kohati) Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh meminta kepada Pemerintah Aceh, terutama legislatif untuk segera menyediakan payung hukum, agar kasus yang menimpa Rangga (9), seorang bocah di Aceh Timur yang membela kohormatan ibunya meninggal dunia, karena ditebas pelaku pemerkosaan.

“Jika kita tidak ingin kasus yang menimba bocah malang itu kembali terjadi di Aceh, maka DPRA harus segera menyediakan payung hukum yang tepat dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku,” kata Ketua Kohati Badko HMI Aceh, Wardatul Jannah yang dikutip media ini, pada Rabu (14/10).

Wardatul Jannah juga mempertanyakan sikap DPR Aceh yang menolak pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tengah digodok DPR.

Baca Juga : Bocah Korban Pembunuhan di Aceh Timur Ditemukan 

“Kita semua tahu, kasus pelecehan seksual di Aceh itu tinggi dan ini bukan yang pertama kalinya pemerkosaan di barengi dengan pembunuhan, sedangkan aturan hukum kita pada Qanun tidak cukup mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual, tapi pada tahun 2019 pengesahan RUU ini ditolak, termasuk DPR Aceh salah satu pihak yang menolak,” sesal Wardah, sapaan akrab Wardatul Jannah.

Ia pun meminta kepada DPR Aceh untuk mendukung pengesahan RUU PKS. Bila perlu, DPR Aceh harus membuat qanun yang tegas, untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi korban dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan.

“Kalau memang ingin kasus Rangga yang terakhir, harus ada tindakan-tindakan pencegahan yang tepat, melindungi korban, dan memberi efek jera kepada pelaku, semua ini akan terwujud, jika DPRA menjalankan fungsi legislasinya terhadap kekerasan seksual di Aceh, karena akan sia-sia kalau baru sadar dan menyibukkan diri ketika kasus telah terjadi,” sebut Wardatul Jannah.

Baca Juga : Kadis P3AKB Bener Meriah Sebut, Pihaknya Telah Mendampingi Korban 

Menurut dia, semestinya DPR Aceh lebih peka lagi karena pelecehan seksual sendiri tidak hanya dalam bentuk pemerkosaan dan tidak hanya terjadi terhadap perempuan, karena itu sudah saatnya ada peraturan yang tepat yang mengatur tentang pelecehan seksual di Aceh.

“Kita tahu, selaku lembaga yang selalu melindungi korban, P2TP2A yang berada dibawah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus mencatat peningkatan kasus di Aceh,” katanya.

Menurut dia, P2TP2A telah melakukan upaya sebaik mungkin untuk membantu mengurangi jumlah korban.

“Sekarang, kita hanya berharap aturan dari legislatif yang lebih mendukung kerja-kerja P2TP2A. Bukan aturan yang nantinya merugikan masyarakat. DPR Aceh dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk meninjau aturan itu nantinya,” harap Wardatul Jannah. [ ]

Editor : Abdul Halim