KPK Tetapkan Menteri Sosial Sebagai Tersangkan Dugaan Suap Bansos Covid-19

ceritawarga.com
Kredit Foto : Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A]

CERITAWARGA.com, JAKARTA | Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

Juliari bersama tersangka MJS dan AW selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sementara tersangka AIM dan HS selaku pemberi suap.

Penetapan tersangka korupsi di Kemensos merupakan tindak lanjut atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jum’at 5 Desember 2020 dini hari.

Baca Juga : KPK Tangkap Menteri KKP

Setelah pengumuman penetapan tersangka, KPK sempat meminta Juliari untuk menyerahkan diri. Juliari akhirnya tiba di Gedung KPK pada Minggu (6/12/2020) sekitar pukul 02.45 WIB.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, konstruksi kasus ini berawal dari pengadaan paket sembako sebagai bansos penanganan Covid-19 dengan total 272 kontrak senilai Rp 5,9 triliun yang dilaksanakan selama dua periode.

Baca Juga : Gantikan Irwandi Yusuf, Nova Dilantik Sebagai Gubernur Aceh

Kemudian, menurut KPK, Juliari menunjuk MJS dan AW untuk mengerjakan proyek tersebut.

"Dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS," ungkap Firli yang dikutip dari KOMPAS.com, pada Minggu siang.

MJS dan AW lalu mematok harga Rp 10.000 per paket sembako dari nilai satuan paket bansos sebesar Rp 300.000. MJS dan AW selanjutnya membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yakni, AIM dan HS selaku pihak swasta serta PT RPI yang diduga milik MJS. 

Baca Juga : Gunakan Gaya Lama, Maharadi Pesimis Perjuangan Provinsi ALA

Penunjukkan PT RPI diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh AW.

"Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee kurang lebih sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar," tuturnya.

Uang itu kemudian dikelola oleh EK dan SN selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Menteri Sosial tersebut.

Baca Juga : Laksanakan Bimtek Ditengah Pandemi Covid-19, Jang-Ko Sorot DPRK Bener Meriah

Dari periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee sekitar Rp 8,8 miliar selama Oktober-Desember 2020. Uang itu juga diduga akan digunakan untuk keperluan Juliari.

Juliari disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. [ ]