Sukses Story Pengelolaan Sampah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Aliran Sungai

ceritawarga.com
Sumber Foto : BeritaNet.ID

SAMPAH merupakan salah satu problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, dimana problem ini terjadi karena sampah belum dapat ditangani secara sustainable, sehingga pola sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dilakukan pemerintah tidak menjawab persoalan sampah dari produser sampah itu sendiri. 

Problem pengelolaan sampah yang belum maksimal tidak hanya berdampak terhadap pemukiman warga, namun juga menjadi petaka bagi aliran sungai yang berada di perkotaan maupun pedesaan padat penduduk, seperti yang terjadi di Pulau Jawa dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia, dimana aliaran sungai menjadi tempat pembuangan sampah organik dan non organik.

Salah satu aliran sungai yang menjadi tempat sampah di tanah air adalah aliran sungai Citarum, yang merupakan sumber air bagi industri dan masyarakat di Kota Bandung, Purwakarta, Jakarta dan Bekasi.

Berdasarkan data yang disampaikan Imanuddin Utoro, Manajer Program Kehutanan, Yayasan KEHATI pada webinar ‘Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Aliran Sungai’ yang digelar pada Jum’at, 19 Februari 2021 pukul 14.00-16.00 WIB menyebutkan, sumber pencemaran Citarum terdiri dari 10 persen dari limbah peternakan/pertanian, 60 persen limbah domestik dan 30 persen limbah industri.

Baca Juga : Teknologi

Untuk menjawab persoalan sampah di Citarum, Kerjasama HSBC –Yayasan Kehati - Green Inititive Foundation mendampingi empat komunitas di empat RT di Kecamatan Bojongsoang, Bandung berkaloborasi dengan Karang Taruna, dimana pendampingan ini terdiri dari pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Sampah domestik yang dihasilkan masyarakat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku komposing dengan kapasitas tiga ton sampah organik per bulan untuk pembuatan maggot dan pupuk organik. Nilai ekonomi dari perdagangan maggot dan telur BSF berkisar 4 – 6 juta per bulan.

Selain itu, keberhasil pengelolaan sampah di tanah air juga berhasil dilakukan oleh Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) yang dipimpin oleh Een Irawan Putra.

Berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Koordinator KPC, Een Irawan Putra pada webinar yang sama menjelaskan, bahwa gerakan KPC dimulai pada tahun 2009 dengan melibatkan masyarakat dan komunitas serta instansi terkait.

Baca Juga : Pesona Krueng Sawang Yang Hilang Akibat Penambangan

Gerakan awal yang dibangun KPC telah menunjukkan perubahan, namun belum signifikan. Pada rentan tahun 2009 – 2017, KPC dengan menggandeng LMSC dengan melibatkan 2.500 orang setiap tahun untuk membersihakan Sungai Ciliwung. Selain menggalang kekuatan untuk membersihakan Sungai Ciliwung, KPC juga melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, pejabat daerah dan pejabat negara, agar berkontribusi dan berpartisipasi menyelamatkan Sungai Ciliwung.

Gerakan KPC mendapat respon positif Wali Kota Bogor, Bima Arya, dimana Koordinator KPC dipanggil oleh Wali Kota. Sebagai bentuk dukungan dari Wali Kota Bogor untuk gerakan pengelolaan sampah yang dilakukan KPC, Wali Kota mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 660.45-247 Tahun 2018 tentang Pembuatan Tim Satuan Tugas Naturalisasi Sungai Ciliwung Kota Bogor yang ditetapkan pada 15 Oktober 2018.

Dukungan Wali Kota Bogor terhadap gerakan tersebut telah berhasil menyelamatkan Ciliwung dari sampah, sehingga kondisi Ciliwung yang kumuh dan penuh dengan sampah telah berubah menjadi Ciliwung yang indah dan asri.

Pengelolaan Sampah Berbasis Desa

Belajar dari kisah sukses pengelolaan sampah di Ciliwung dan Citarum, maka gerakan pengeloaan sampah berbasis masyarakat harus dimulai dari masyarakat desa, dimana masyarakat merupakan produser sampah di tingkat desa dengan melibatkan kepala desa dan perangkat desa serta warga.

Keterlibatan pemerintah desa merupakan hal mutlak yang harus dilakukan, agar problem sampah yang terjadi di seluruh nusantara dapat segera diselesiakan secara sustainable. Pemerintah dan pemerintah daerah harus membuka ruang sebesar-besarnya kepada desa, agar dapat mengelola sampah secara mandiri, mulai dari proses pemilahan sampah dari rumah, pengangkutan, pengolahan di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Sementara sisa sampah yang tidak dapat diolah dan didaur ulang di TPS, maka pemerintah daerah harus memfasilitasi pengangkutan sisa sampah dari TPS menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Baca Juga : Bagaimana Perempuan Lebih Terpukul di tengah Pandemi Korona

Kondisi ini tidak hanya menjawab persoalan sampah di Indonesia, namun juga membuka peluang kerja bagi masyarakat desa dan menjadi sumber pendapatan asli desa (PADes) dari kegiatan pengelolaan sampah oleh desa. Kebijakan ini tidak mustahil dapat dilakukan, karena dewasa ini, desa mendapat kucuran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya sebagai bentuk konsekuensi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kondisi ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Ridho Malik Ibrahim pada webinar ‘Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Aliran Sungai’ yang digelar pada Jum’at, 19 Februari 2021 pukul 14.00-16.00, dimana pengelolaan sampah harus dimulai dari kebijakan pemerintah dengan cara mengeluarkan regulasi dan mengimplementasikan regulasi yang telah disahkan pemerintah.

Untuk mendorong pemerintah dan pemerintah daerah melahirkan regulasi yang pro terhadap pengelolaan sampah oleh desa, maka para pihak secara bersama-sama perlu mendorong pemerintah agar memberikan ruang bagi desa dan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri.

Baca Juga : Dana Desa dan Kemiskinan Perdesaan 2015-2018

Upaya pengelolaan sampah oleh desa juga mulai didorong oleh Yayasan Aceh Green Conservation (Yayasan AGC) melalui Komunitas Bireuen Gleeh (KBG) di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Dimana KBG mendorong pemerintah desa, pengelola tempat wisata dan lembaga pendidikan agar mengelola sampah secara mandiri, sehingga problem sampah yang ada di pemukiman dan aliran sungai dapat diatasi oleh desa.

Pilot project pengelolaan sampah oleh desa, pengelola tempat wisata dan lembaga pendidikan mulai dilakukan pada tahun 2019. Hingga saat ini, desa telah memfasilitasi rumah tangga untuk mengambil sampah oleh petugas desa dengan memanfatan motor roda tiga, bantuan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Untuk menjamin tersediakan kebijakan dan regulasi, KBG juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bireuen untuk merevisi regulasi tentang pengelolaan sampah tingkat kabupaten, sehingga ruang gerak desa tidak terhambat oleh regulasi yang ada. Saat ini, KBG mendampingi delapan desa, pengelola tempat wisata dan lembaga pendidikan se Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Kehadiran KBG tersebut juga untuk membantu menyelesaikan persoalan sampah yang ada di aliran Sungai Peusangan, dimana Kabupaten Bireuen merupakan hilirnya DAS Peusangan, yang merupakan sumber air bagi 1,2 Juta penduduk di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Saat ini, KBG telah mendapat dukungan dari Bank Aceh Syariah (BAS) Cabang Bireuen yang menyediakan 120 unit tong sampah untuk dibagikan kepada desa, pengelola wisata dan lembaga pendidikan dampingan KBG. Selaian BAS Cabang Bireuen, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Krueng Peusangan juga membantu biaya operasional untuk mendistribusikan tong sampah tersebut.

Baca Juga : Pesona Alam Pulau Banyak Yang Menggoda

Meskipun baru berusia satu tahun, kerja-kerja KBG telah menunjukkan perubahan, dimana salah satu desa dari delapan desa, tempat wisata dan lembaga pendidikan dampingan telah berhasil menjalankan konsep pengelolaan sampah terintegraasi oleh desa, dimana petugas desa telah berhasil melayani 50 rumah tangga untuk pengambilan sampah setiap dua kali dalam satu minggu. Sampah yang dipungut oleh petugas seterusnya di angkut oleh petugas kebersihan dari Dinas LHK Bireuen.

Sampah, Komoditas Ekonomi

Bagi sebagian orang, sampah merupakan komoditas ekonomi, dimana sampah dijadikan sebagai pundi-pundi ekonomi. Salah seorang pengusaha lokal berhasil mendirikan pabrik pengolahan sampah secara mandiri di Desa Kulu Kuta, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Selain mendapat keuntungan secara pribadi, pengusaha tersebut juga dapat mempekerjakan lebih dari sepuluh orang karyawan. Pengusaha lokal tersebut memanfaatkan botol untuk dijadikan sebagai biji plastik yang bernilai ekonomi. Selain botol, mereka juga menampung kardus bekas, dan besi.

Usaha pengolahan sampah yang dilakukan pengusaha lokal patut mendapat apresiasi, dimana kehadiran pengusaha tersebut secara tidak langsung telah membantu pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah yang terjadi di tanah air. Untuk mengampanyekan sampah sebagai komoditas ekonomi, maka keterlibatan pemerintah desa sangat diharapkan untuk mengelola sampah secara mandiri, dengan kehadiran pemerintah desa yang membentuk Bank Sampah di setiap desa, maka sampah yang saat ini dilihat jorok, kotor akan berubah menjadi berniali dan mengasilkan uang.

Edukasi tentang sampah sebagai komoditas ekonomi harus dimulai dari tingkat desa, karena manyoritas penduduk berada di perdesaan. Bila masyarakat desa sadar, bahwa sampah adalah komoditas ekonomi, maka masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan, karena sampah yang dihasilkannya bernilai ekonomi, sehingga sampah yang dihasilkan akan di kumpulkan dan dibawa ke Bank Sampah desa yang nantinya akan di hitung dengan nilai ekonomi.

Selain masyarakat desa, warga sekolah dan lembaga pendidikan juga harus mendapat edukasi tentang sampah sebagai komoditas ekonomi. Melalui pembentukan Bank Sampah di sekolah dan lembaga pendidikan, warga sekolah yang sebelumnya melihat sampah tidak bernilai, namun seiring dengan lahirnya Bank Sampah di sekolah dan lembaga pendidikan, maka sampah yang dihasilkan berubah menjadi nilai ekonomi. Semoga, persoalan sampah dapat diselesaikan dengan edukasi, sampah adalah ekonomi. Semoga!

 

Penulis

*ABDUL HALIM

Staf Forum Daerah Aliran Sungai Krueng Peusangan – Aceh. Artikel ini merupakan opini penulis.