Kabar Reshuffle Kabinet Merebak, Menristek Pamit

ceritawarga.com

CERITAWARGA.com, JAKARTA | Kabar reshuffle kabinet merebak usai peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Hari ini mungkin kunjungan terakhir saya ke daerah sebagai Menristek,” kata Bambang Brodjonegoro yang dikutip dari metroonlinentt.com, pada Senin (12/4/2021).

Sebelumnya hal itu disampaikan Menristek, Bambang Brodjonegoro saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Unhas Makassar.

Baca Juga : KPK Tetapkan Menteri Sosial Sebagai Tersangkan Dugaan Suap Bansos Covid-19

Dia juga tak menampik hadirnya Kementerian Investasi di Kabinet Jokowi yang baru nanti. DPR juga ikut menyetujui pembentukan Kementerian Investasi.

“Jadi akhirnya enggak ada lagi Kemenristek. Enggak ada lagi kunjungan daerah dari Menristek ke manapun,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.

PDIP sebagai partai pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Jokowi.

Baca Juga : Perkuat Kerja Sama, Delegasi Pemerintah Aceh Kunjungi Kawasan Wisata Milik Murban Energy

“PDIP oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden,” jelas Hasto Kristiyanto.

Saat ini, isu reshuffle kabinet kembali berembus selaras dengan usulan Presiden Jokowi tentang pembentukan Kementerian Investasi, yang telah disetujui DPR.

Usulan Jokowi untuk menambah unsur Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga disetujui DPR.

Oleh sebab itu, Hasto menegaskan, PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

Presiden juga berhak mengevaluasi para menterinya apabila tidak menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu yang perlu diingat, menteri adalah pembantu presiden.

Baca Juga : PDIP Dukung Langkah Pembrantasan Korupsi

“Untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai,” ucap Hasto.

Ketika ditanya lebih jauh apakah Jokowi sudah bertemu dengan Megawati, Hasto menyatakan keduanya memang sering rutin bersilaturahmi. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada sepuluh hari lalu.

Namun, Hasto menegaskan, pertemuan keduanya membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara.

“Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan,” kata Hasto.

“Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden,” tambahnya. [ ]